Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 5 Tahun 2023 Tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Jenis/Bentuk Peraturan PERATURAN MENTERI Pemrakarsa KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Nomor PM 5 Tahun 2023 Tentang KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT Tempat Penetapan Jakarta Ditetapkan Tanggal 20 Februari 2023 Pejabat yang Menetapkan BUDI KARYA SUMADI Status Berlaku Dokumen Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Jenis/Bentuk Peraturan PERATURAN MENTERI Pemrakarsa KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Nomor 6 Tahun 2023 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT Tempat Penetapan Jakarta Ditetapkan Tanggal 21 Februari 2023 Pejabat yang Menetapkan BUDI Status Berlaku Dokumen Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Jenis/Bentuk Peraturan PERATURAN MENTERI Pemrakarsa KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tempat Penetapan…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Jenis/Bentuk Peraturan PERATURAN MENTERI Pemrakarsa KEMENTERIAN KEUANGAN Nomor 8 Tahun 2024 Tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU…
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jasa Transportasi Laut Melalui Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi Jenis/Bentuk Peraturan PERATURAN MENTERI Pemrakarsa KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jasa Transportasi Laut Melalui Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi Tempat Penetapan Jakarta Ditetapkan Tanggal 03 September 2024 Pejabat yang Menetapkan BUDI KARYA SUMADI Status Berlaku…
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Kode Simpul Transportasi Nasional Jenis/Bentuk Peraturan PERATURAN MENTERI Pemrakarsa KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Kode Simpul Transportasi Nasional Tempat Penetapan Jakarta Ditetapkan Tanggal 15 April 2025 Pejabat yang Menetapkan DUDY PURWAGANDHI Status Berlaku Dokumen Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Jenis/Bentuk Peraturan PERATURAN MENTERI Pemrakarsa KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat…
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pencairan Sumber-sumber dan Pemboran Minyak , Gas Bumi, dan Panas Bumi Bagi Para Kontraktor yang Belum Berproduksi Jenis/Bentuk Peraturan KEPUTUSAN PRESIDEN Pemrakarsa PEMERINTAH PUSAT Nomor 22 Tahun 1989 Tentang PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENCAIRAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK , GAS BUMI,…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/pmk.011/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain yang Sejenis dan / Atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Participating Interest Jenis/Bentuk Peraturan PERATURAN MENTERI Pemrakarsa KEMENTERIAN KEUANGAN Nomor 257/PMK.011/2011 Tahun 2011 Tentang TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR BERUPA UPLIFT…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/pmk.011/2011 Tahun 2011 Tentang Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat yang Dapat Dikembalikan dalam Penghitungan Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi Jenis/Bentuk Peraturan PERATURAN MENTERI Pemrakarsa KEMENTERIAN KEUANGAN Nomor 256/PMK.011/2011 Tahun 2011 Tentang BATASAN PENGELUARAN ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DALAM PENGHITUNGAN…
