Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Keuangan dalam rangka Analisis Investasi Pemerintah Daerah (BAKD)

Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Keuangan dalam rangka Analisis Investasi Pemerintah Daerah (BAKD)

Kode Paket10310475000
Nama PaketJasa Konsultansi Perencanaan Bidang Keuangan dalam rangka Analisis Investasi Pemerintah Daerah (BAKD)
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUPNama PaketSumber Dana
56025021Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Keuangan dalam rangka Analisis Investasi Pemerintah Daerah (BAKD)APBD
Uraian Singkat Pekerjaan Uraian Singkat Pekerjaan.pdf
Tanggal Pembuatan7 Agustus 2025
Tahap Paket Saat IniUpload Dokumen Penawaran
K/L/PD/Instansi LainnyaProvinsi DI Yogyakarta
Satuan KerjaBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Jenis PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Metode PengadaanPengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP)Tidak
Tahun AnggaranAPBD 2025   
Nilai Pagu PaketRp. 100.000.000,00Nilai HPS PaketRp. 99.967.750,00
Jenis KontrakLumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Komplek Kepatihan Danurejan DIY – Yogyakarta (Kota)
Syarat KualifikasiPersyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis IzinBidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
Izin BerusahaKonsultasi Manajemen/Hukum/Perbankan
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *